1. LOKER PENATAUSAHAAN

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Kepala LKPP pertama kali dijabat oleh Dr. Ir. Roestam Sjarief, MNRM, menurut Ir. Agus Rahardjo, M.S.M. pada tahun 2010 (sebelumnya sebagai Sekretaris Utama LKPP) kemudian disahkan oleh Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng pada tahun 2015 yang sebelumnya dimiliki sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP.

A. Kualifikasi : 

1. Menginventarisasi peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan terkait dengan advokasi, penyelesaian sanggah, konsultasi, dan penanganan barang dan jasa untuk digunakan sebagai landasan hukum pengambilan keputusan

2. Menelan data-data dan informasi serta permasalahan yang ada sesuai prosedur dan ketentuan sebagai bahan kerja

3. Memilah-milah permasalahan pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan ketentuan untuk memudahkan penyelesaian

4. Mengecek kebenaran dan keabsahan data dan informasi yang disampaikan oleh sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui apakah masalah pengadaan sudah memenuhi persyaratan sebagai tindak lanjut

5. Membuat konsep pemecahan masalah terhadap penanganan pengaduan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai hasil telaahan

6. Mengetik konsep rekomendasi atas hasil telahahan terhadap advokasi, penyelesaian sanggah, konsultansi, dan penanganan pengaduan sesuai dengan prosedur sebagai hasil telaahan untuk pertimbangan kebijakan pimpinan

7. Melaporkan kepada atasan sesuai prosedur dan ketentuan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pedoman dan penyelesaian disposisi atas berdasarkan serta kebutuhan dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi merencanakan dan menyusun bahan panduan berdasarkan pedoman dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan advokasi, penyelesaian sanggah, konsultansi, dan penanganan pengaduan laporan hasil rapat (notulensi) atasan maupun yang atasan berdasarkan pedoman serta kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan konsep bulanan, triwulan, dan tahunan terkait berdasarkan pedoman dan kebutuhan

8. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan kebutuhan sesuai dengan disposisi/arahan atasan

9. Mengelola Administrasi Keuangan pada setiap kegiatan/aktifitas pada unit kerja

10. Menyampaikan nota dinas tersebut kepada PPK

11. Membuat pelaksanaan kegiatan pada unit kerja meliputi :

12. Membuat surat tugas bagi pegawai yang ditugaskan

13. Membuat undangan internal dan eksternal terkait pelaksanaan kegiatan melakukan hubungan dengan pemangku kepentingan/unit mitra kerja pada lembaga/instansi lain/swasta melakukan pemesanan fasilitas/akomodasi (transportasi, penginapan, dll.) perbaikan terhadap perlengkapan yang harus digunakan pada pelaksanaan kegiatan membantu persiapan rapat seperti: konsumsi, peralatan, alat kelengkapan rapat, absensi, honor (apabila terdapat narasumber dari luar), dll

14. Mengelola data base terhadap konsultasi materi pada unit kerja/masing-masing wilayah

15. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan oleh unit kerja

16. Membuat Laporan Nilai Layanan setiap bulan pada unit kerja/masing-masing wilayah

17. Membuat desain pengiriman informasi baik dalam bentuk gambar, pamflet, power point maupun video

17. Membuat keperluan publikasi kegiatan

18. Memberikan masukan terhadap tampilan aplikasi terhadap aplikasi yang dikembangkan oleh Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

19. Melakukan dokumentasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

20. Melakukan dokumentasi terhadap seluruh materi yang dibuat dengan baik

21. Pemantauan proses pencairan keuangan dari awal hingga akhir

22. Membuat tanggung jawab bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas/rapat luar kantor (SPPD dan/atau Narasumber)

23. Membuat laporan kemajuan penyerapan keuangan unit kerja setiap bulan

24. Penyusunan dokumen revisi anggaran

B. Persyaratan Kualifikasi Administrasi :

1. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia (KTP/Paspor/Surat Keterangan Domisili)

2. Memiliki NPWP

3. Memiliki Ijazah Pendidikan S1

4. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75 (skala 4,00)

C. Persyaratan Kualifikasi Teknis :

1. Diutamakan memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 jurusan desain komunikasi visual dari Perguruan Tinggi dengan Nilai akreditas jurusan/program minimal A yang dikeluarkan oleh Badan Akreditas Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT)

2. Diutamakan memiliki pengalaman paling kurang dua (2) tahun bekerja pada instansi pemerintah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

3. Diutamakan mahir menggunakan software adobe photoshop, adobe illustrator, adobe after effect/final dan adobe primier, dan/atau 3D Max atau aplikasi 3D lainnya

4. Mahir menggunakan microsoft office

5. Mampu memahami di dalam tim

6. Memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah

7. Berintegritas tinggi

8. Sehat jasmani dan rohani

9. Tidak berkedudukan sebagai Calon ASN, ASN, Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

10. Tidak menjadi anggota, pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis

11. Telah mendapatkan Vaksinasi Covid-19 paling kurang dosis pertama

LINK PENDAFTARAN KLIK DI SINI